Mapin dalam Seminar Nasional Undang Undang Informasi Geospasial

Bertempat di Kampus Universitas Gadjah Mada pada tanggal 6 – 7 Juni 2011 diselenggarakan Seminar Nasional Undang-Undang Informasi Geospasial. Sebagai konsekuensi dengan disahkannya UU no 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ini, MAPIN mencoba memaparkan berbagai peluang, harapan dan tantangan dalam paparan yang diberi judul : “HARAPAN, PELUANG  DAN IMPLEMENTASi: MASYARAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA DAN UU INFORMASI GEOSPASIAL”.  Beberapa hal pendapat MAPIN yang dipaparkan dalam seminar ini antara lain:

  • MAPIN siap mendukung dan berkontribusi dalam implementasi UU IG
  • Perlu peraturan yang  jelas dalam pengadaan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan maupun kompetensi SDM
  • Pengumpulan data perlu dijabarkan dalam aturan mengenai
    • Skala dan sensor yang berkaitan dengan ketelitian peta
    • Minimum level sistem referensi berkaitan dengan tingkatan kualitas raw data
    • Periode/jangka waktu dan tingkat ketelitian pemutahiran data IG
    • Wilayah wilayah prioritas pemutahiran IG (berkaitan dengan kesiapan dan ketersediaan data Penyelengara inderaja)
    • Aturan pendukung antar Swasta dan pemerintah untuk menunjang pemutahiran/pengumpulan IG dalam keadaan darurat
    • Pengaturan sehingga tidak setiap badan/kelompok/orang berhak mengumpulkan data inderaja yang berkonsekuensi padapenurunan kualitas
  • Pengolahan data:
    • NSPK  & spesifikasi yang jelas dan dituangkan dalam aturan yang pasti untuk format, metadata, basisdata untuk data data inderaja baik raw data maupun data geospasial inderaja olahan (RS derived maps)
    • Kerjasama KL, pemda, PT dalam kaitannya dengan perangkat lunak inderaja berlisensià organisasi profesi yang beranggotakan ABG diharapkan mampu menjembatani
    • Pelaksanaan program difusi/kemitraan untuk pengembangan perangkat open sources
      • Dukungan pemerintah dan aturan
      • Kerjasama riset ABG, nasional dan internasional
      • Riset insentif
  • Penyimpanan data:
    • Dukungan NSPK, spesifikasi untuk media penyimpanan data “RS derived maps” ataupun arsip raw data yg Convertible atau bersifat “long lasting”
    • Raw data apa perlu dituangkan dalam kesepakatan nasional
  • Penyimpanan data:
    • Kriteria untuk raw data yang dapat disimpan di perpustakaan nasional maupun daerah untuk diakses publik
  • Penyebarluasan:
    • Pengadaaan dan penyebarluasan “raw data” inderaja maupun informasinya dapat diatur dalam infrastruktur IG nasional yang ditetapkan dalam aturan untuk:
      • Mencegah pengadaan data  inderaja ganda atau multiple oleh KL/pemda/PT/Swastanasional
      • Memudahkan pemanfaatan bersama data inderaja seperti yang diadakan pada lokasi yang sama
    • Perlu ditetapkan dalam aturan mengenai data inderaja yang merupakan “Common property” maupun yang sifatnya “arsip dan masih diperjualbelikan”
  • Pelaksana IG: Kualifikasi kompetensi pelaksana IG danperan MAPIN yang perlu diatur dalam peraturan tertentu.
  • Perlu dikembangkannya “INA SATELLITE”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: